Jakarta, BANDUNGPOS.ID: Dilihat dari Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia memang yang paling tinggi adalah DKI Jakarta senilai Rp4,64 juta. Berikut ini 5 provinsi dengan UMP tertinggi pada tahun 2022, DKI Jakarta Rp4,64 juta, Papua Rp3,56 juta, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Papua Barat Rp3,2 juta. Namun, UMP DKI Jakarta pada 2022 masih kalah besar nilainya dibandingkan dengan UMK di daerah yang ada di Jawa Barat.
Ini daftar 20 kabupaten atau kota dengan UMK tertinggi pada 2022, Kota Bekasi: Rp4.816.921,17, Kabupaten Karawang: Rp4.798.312,00, Kabupaten Bekasi: Rp4.791.843,90, Jakarta: Rp 4.641.854, Kota Depok: Rp4.377.231,93, Kota Surabaya: Rp4.375.479,19, Kabupaten Gresik: Rp4.372.030,51, Kabupaten Sidoarjo: Rp4.368.581,85, Kabupaten Pasuruan: Rp4.365.133,19, Kabupaten Mojokerto: Rp4.354.787,17,Kota Cilegon: Rp4.340.254,18, Kota Bogor: Rp4.330.249,57, Kota Tangerang: Rp4.285.798,90, Kota Tangerang Selatan: Rp4.280.214,51, Kabupaten Tangerang: Rp4.230.792,65, Kabupaten Bogor: Rp4.217.206,00,Kabupaten Serang: Rp4.215.180,86, Kabupaten Purwakarta: Rp4.173.568,61, Kota Serang: Rp3.850.526,18 dan Kota Bandung: Rp3.774.860,78.
UMP dan UMK 2023
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sudah menjamin bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2023 akan lebih tinggi atau naik dibandingkan dengan tahun lalu. Kenaikan UMP 2023 dibandingkan dengan angka pada 2022 dapat berjalan melihat kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjadi di Tanah Air. “Pada dasarnya sudah dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” kata Menaker Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR pada Selasa pekan.lalu.
Pada kesempatan terpisah, Menaker Ida Fauziyah kepada wartawan menyebutkan bahwa Upah Minimum Provinsi atau UMP akan diumumkan pada pekan terakhir November oleh Gubernur masing-masing. Sementara itu, UMK akan diumumkan oleh Bupati atau Walikota akhir November.
Sesuai dengan ketentuan dalam UU No.11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/20212 tentang Pengupahan, penetapan besaran upah minimum mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kemnaker, menurut Ida, sudah menjalankan beberapa kegiatan terkait dengan penetapan UMP 2023 dan UMK 2023 selama Septembter—November.
Salah satu kegiatan yang dilaksanakan Kemnaker adalah menyerap aspirasi dari pengusaha dan asosiasi pekerja atau buruh, Menurut Ida, Kemnaker perlu mencari titik temu antara kepentingan pengusaha atau perusahaan dan pekerja atau buruh.
Mengenai besaran UMP 2023 dan UMK 2023, Ayojakarta belum mendapatkan informasi terbaru tentang perkiraan angka upah yang akan diumumkan oleh pemerintah daerah.
UMP 2022 di 34 provinsi
Upah minimum pekerja (UMP) tahun 2023 di 34 provinsi, diantaranya, Aceh: Rp3.166.460,00, Sumatra Utara: Rp2.522.609,94, Sumatra Barat: Rp2.512.539,00, Riau: Rp2.938.564, 01, Jambi: Rp2.698.940,87, Sumatra Selatan: Rp3.144.446,00, Bengkulu: Rp2.238.094,31, Lampung: Rp2.440.486,18, Bangka Belitung: Rp3.264.884,00, Kepulauan Riau: Rp3.050.172,00, DKI Jakarta: Rp4.641.854,00, Jawa Barat: Rp4.841.487,31, Jawa Tengah: Rp1.812.935,43, DI. Yogyakarta: Rp1.840.915,53, Jawa Timur: Rp1.891.567,12, Banten: Rp2.501.203,11, Bali: Rp2.516.971,00, Nusa Tenggara Barat: Rp2.207.212,00, Nusa Tenggara Timur: Rp1.975.000,00, Kalimantan Barat: Rp2.434.328,19, Kalimantan Tengah: Rp2.922.516,09, Kalimantan Selatan: Rp2.906.473,32, Kalimantan Timur: Rp3.014.497,22, Kalimantan Utara: Rp3.016.738,00, Sulawesi Utara: Rp3.310.723,00, Sulawesi Tengah: Rp2.390.739,00, Sulawesi Selatan: Rp3.165.876,00, Sulawesi Tenggara: Rp2.576.016,96, Gorontalo: Rp2.800.580,00, Sulawesi Barat: Rp2.678.863,10, Maluku: Rp2.619.312,83, Maluku Utara: Rp2.862.231,00, Papua Barat: Rp3.200.000,00 dan Papua: Rp3.561.932,00. **(rm/bp)
