Nasional

Jakarta, BANDUNGPOS.ID (19/8/2022) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Pencegahan melakukan aksi susur sungai yang dilakukan di sepanjang sungai Ciliwung dengan titik awal di wilayah Juanda Depok hingga Jagakarsa Jakarta, pada Jumat (19/8). Deputi Bidang Pencegahan, Prasinta Dewi, yang turut melakukan susur sungai menyatakan, momen seperti ini tidak hanya sebagai seremonial belaka, namun harus ada aksi nyata. "Hari Kemanusiaan tidak hanya untuk mengingat mereka yang telah berkorban untuk membantu sesama, tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran relawan dalam penanggulangan bencana dan sebagai pendokumentasian praktik baik yang...

Jakarta, BANDUNGPOS.ID (22/8/2022) -  Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Kementerian Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyepakati kerja sama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Lingkungan LPEI oleh Ketua Dewan Direktur LPEI, Rijani Tirtoso, dengan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, di Kantor PPATK Jakarta, Jumat (19/08). Menurut Rijani, kerja sama yang dilakukan LPEI dan PPATK sebagai regulator dilakukan dalam bentuk tukar menukar data dan informasi, sosialisasi anti pencucian uang,...

JAKARTA, BANDUNGPOS.ID (17/08/2022) - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, memastikan akan ada alokasi anggaran untuk pendidikan agama dan keagamaan pada APBD 2023. Ia menegaskan hal tersebut, saat berbicara pada forum Peningkatan Kompetensi Pengawas yang digelar Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Ditjen Pendidikan Islam di Depok, Selasa (16/8). Dalam kesempatan itu, Suhajar berbicara pada sesi Penguatan Kebijakan dan Keterlibatan Pemerintah Daerah melalui Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan dalam Peraturan Perundang-undangan Pendidikan Nasional. Hadir, Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM, Abu Rokhmad; Direktur PAI, Amrullah; Direktur Harmonisasi...

JAKARTA, BANDUNGPOS.ID (17/08/2022) - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, memastikan akan ada alokasi anggaran untuk pendidikan agama dan keagamaan pada APBD 2023. Ia menegaskan hal tersebut, saat berbicara pada forum Peningkatan Kompetensi Pengawas yang digelar Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Ditjen Pendidikan Islam di Depok, Selasa (16/8). Dalam kesempatan itu, Suhajar berbicara pada sesi Penguatan Kebijakan dan Keterlibatan Pemerintah Daerah melalui Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan dalam Peraturan Perundang-undangan Pendidikan Nasional. Hadir, Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM, Abu Rokhmad; Direktur PAI, Amrullah; Direktur Harmonisasi...

BANDUNGPOS, (16/08/2022) - Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor yang beperan penting dalam menopang perekonomian nasional, dengan potensinya antara lain menyerap tenaga kerja sebanyak 3,6 juta orang dan berkontribusi sebesar 6,38 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas. Oleh karenanya, industri TPT termasuk sektor yang mendapat prioritas pengembangan berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0. “Sampai dengan Juni 2022, industri TPT tetap menjadi komoditas andalan ekspor kita dengan nilai yang menembushingga USD6,08 miliar atau berkontribusi 5,51 persen terhadap total ekspor nasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Sabtu (14/8). Meskipun ditengah tekanan global...

TANGERANG, PRIPOS.ID (03/08/2022) – Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022. Direktur Jenderal Binapenta & PKK Kemnaker, Suhartono mengatakan, kegiatan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan tahun 2022 merupakan upaya untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan alternatif peluang untuk masyarakat ekonomi kecil dan menengah yang menjadi bagian paling besar dalam struktur ekonomi bangsa ini. “Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mengurangi pengangguran dan menciptakan peluang ekonomi untuk masyarakat. Salah satu upayanya dengan mengimplementasikan...

JAKARTA, PRIPOS.ID (09/08/2022) – Desain perhitungan Rancangan Anggatan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 hendak didesain supaya sanggup memelihara kelenturan dalam menata gejolakn perekonomian serta ketidakpastian yang berlangsung. Di pihak lain,  Joko Widodo memohon supaya APBN dilindungi agar senantiasa andal serta sehat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam keterangannya selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin, 8 Agustus 2022. “APBN 2023 patut didesain guna memelihara kelenturan dalam menata gejolak yang berlangsung, ini kita selalu menyebutnya selaku shock...

CILEGON, PRIPOS.ID (09/08/2022) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor, memberikan apresiasi terjadi kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022-2024, antara PT. Krakatau Daya Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik. Kesepakatan PKB ini diharapkan menjadi wujud nyata sebuah komitmen bersama antara para pihak dalam mewujudkan PKB yang berkualitas sebagai pedoman bersama bagi keluarga besar PT. Krakatau Daya Listrik. “Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas PKB yang telah disepakati sekaligus dilakukannya kegiatan sosialisasi PKB ini,” kata Afriansyah dalam kunjungan kerja sekaligus sosialisasi PKB yang telah disepakati PT. Krakatau Daya Listrik...

BADUNG, BALI, PRIPOS.ID (11/08/2022) – Indonesia dan Arab Saudi menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi sebagai pengaturan teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui kesepakatan ini, terdapat 6 jabatan yang dapat ditempati oleh PMI di Arab Saudi. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa sejatinya Technical Arrangements SPSK secara terbatas bagi PMI di Arab Saudi sudah ditandatangani sejak 11 Oktober 2018. Namun karena adanya sejumlah kendala salah satunya pandemi COVID-19, Technical Arrangement SPSK ini telah habis masa berlakunya sebelum terimplementasi secara penuh. “Oleh...