Bandung, BANDUNGPOS.ID : Berpartisipasi pada event Dialog Kick Off Meeting Pengarusutamaan Tenaga Kerja Inklusif (Inclusive Job Center) untuk Pemerintahan Kota yang difasilitasi oleh asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan GIZ. Komitmen pemerintah kota sangatlah signifikan dalam mentransformasikan kota agar betul-betul mempraktekan kehidupan inklusif yang sebenar-benarnya.
Apresiasi pada penyelenggara yang telah mempertemukan berbagai pihak yang secara langsung mempertemukan semua pemangku kepentingan yang berkaitan langsung soal disabilitas dan lansia (#DILANS). Kehadiran perwakilan dari Komite Nasional Penyandang DIsabilitas (KND) juga melengkapi dialog yang keren ini.
Demikian diungkapkan Presiden Dilans Indonesia, Farhan Helmy disela-sela event Dialog Kick Off Meeting Pengarutamaan Tenaga Kera Inklusif ( Incluseve Job Center) di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Hadir pada kesempatan itu Ketua Dewan Pengurus Apeksi yang juga Walikota Bogor, Bima Arya. Menghadirkan pemapar diantaranya Zainudin ( Direktur BPJS Ketenaga Kerjaan), Cut Sri Rosana ( Direktur Program Perlindungan Sosial GIZ), Alwis Rustam ( Direktur Eksekitif APEKSI), Edy Supriyanto ( Ketua Sehati), Jeff Kristianto Iskandarsjah (KetuaYayasan BEDO-Bali), Karel Tuhehay (Kepala Departemen Kesehatan Jiwa dan Disabilitas Satu Nama) dan Isnavodiar Jadmiko ( Pengembangan Kanal BPJS Ketenaga Kerjaan).
Secara keseluruhan dialog ini menyepakati akan pentingnya ekosistem dalam membangun suatu masyarakat inklusif. Tersedianya pasar kerja yang inklusif harus juga didukung dengan prakondisi lainnya termasuk aksesibilitas sarana dan prasarananya. Kesadaran yang juga diartikulasikan langsung oleh Bima Aria, Walikota Bogor, yang saat ini menjadi Ketua APEKSI, yang mengharapkan para Walikota bukan sekedar “pemadam kebakaran” untuk menyelesaikan soal-soal.jangka pendek tetapi memiliki visi untuk membangun kota.
“Belum ada contoh dalam mempraktekan kehidupan inklusif yang terintegrasi. Karenanya pada setiap kesempatan, saya selalu menyampaikan gagasan soal pentingnya “contoh” (proof of concept) yang bisa dijadikan sebagai rujukan dimanaisu disabilitas dan inklusi sosial, “kata Bima Arya.
Diantara para walikota yang hadir sangat responsif terhadap gagasan ini. Lebih-lebih Walikota Metro, dr. H. Wahdi Siradjuddin, Sp.OG (K), seorang dokter dan akademisi yang secara langsung berpengalaman dalam isu disabilitas. Dia juga yang memimpin Komisi Kota Inklusif di Apeksi.
Di Kesemoatan itu Helmi berharap kepada kawan-kawan dari Kantor Staf Pre siden RI (KSP) dan Jajaran Staf Khusus Presiden untuk DIsabilitas yang juga hadir pada pertemuan ini. Isu krisis iklim akan menambah kerumitan lain bagi penyandang disabilitas dan lansia. Berbagai bencana hidrometeorologi diantaranya.
Karenanya Helmi sangat mengapresiasi kalau berbagai pesan ini bisa langsung juga tersampaikan kepada Presiden Jokowi. Salah satunya untuk secara progresif memanfaatkan peluang apa yang diputuskan pada KTT PBB Perubahan Iklim (COP-27) di Mesir pada November tahun lalu soal pendaaan “loss and damage” untuk negara berkembang yang rentan terhadap bencana. Wujud tanggung jawab global pada krisis iklim melalui intervensi adaptasi. “ Seperti yang saya dan Kang @Doddy tulis, Addressing Climate Crisis: Loss and Damage”, kata kang Helmy.
Khusus soal isu krisis iklim tambah Helmy, tentunya suatu tantangan tersendiri dalam pelembagaannya dalam tata kelola. Dia setuju pada usulan kawan-kawan di KSP untuk mendialogkannya secara intens soal ini. Apa yang terjadi di Amerika ketika pemerintahan Trump untuk keluar dari Paris Agreement adalah salah satu contohnya. Tentunya kita berharap pada setiap aras tatakelola komitmen kita konsisten. Bagaimanapun menghadapi persoalan yang nyata. Bappenas memproyeksikan ada sekitar 52 juta orang yang akan terdampak oleh krisis iklim terutama yang berada pada kawasan dan kota-kota dinpesisir Indonesia (Bappenas, 2021). Barangkali disinilah posisi strategis dari APEKSI, tambah Helmy. **(rm/bp)
