Nasional

Jakarta, bandungpos.id --  Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto, menegaskan kisruhnya kasus OTT Basarnas Dewan Pengawas (Dewas) seharusnya mengambil inisiatif untuk segera memeriksa Johanis Tanak. Menurutnya, hal ini menjadi permasalahan serius yang merusak citra penegakan hukum oleh KPK. Agus Sunaryanto menyatakan, kasus penetapan tersangka di Basarnas merupakan isu mendasar. Karena, Pasal 39 UU KPK dengan jelas menyatakan bahwa penyidik dan penyelidik harus bekerja berdasarkan perintah. “Tidak mungkin mereka menetapkan tersangka atau melakukan OTT tanpa ada perintah dari pimpinan,” kata Agus dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (30/7/2023). ICW tidak memiliki banyak...

Jakarta, bandungpos.id --  Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, menilai kisruhnya penanganan kasus dugaan korupsi di Basarnas yang melibatkan TNI, telah merusak komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu ia menganjurkan agar Ketua KPK, Firli Bahuri untuk mundur  dari jabatanya. "Kita dan pemberantasan korupsi tengah mendapat celaan dan cemoohan dari institusi yang seharusnya paling bertanggung jawab dan diberi amanah sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Basarnas," kata Bambang dalam keterangan persnya Minggu, (30/7/2023). Bambang menyatakan bahwa pernyataan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, yang menyebut...

Jakarta, bandungpos id --  Koalisi Masyarakat Sipil dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar pemerintah segera memberhentikan pimpinan KPK saat ini. Desakan tersebut muncul setelah Kasus dugaan korupsi di Badan SAR Nasional (Basarnas) yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami kisruh. Masyarakat Sipil dan ICW menilai pimpinan KPK saat ini harus bertanggung jawab atas kekisruhan yang terjadi. Muhammad Isnur, perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil dan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyatakan bahwa kekisruhan ini menjadi bukti buruknya kinerja KPK di bawah pimpinan Firli cs. Dia menyoroti...

JAKARTA, bandungpos.id --  - Sikap pimpinan KPK menyalahkan penyelidik dalam kisruh operasi tangkap tangan (OTT) di Basarnas terus dikecam oleh berbagai kalangan. Bahkan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, menilai sikap tersebut sangat memalukan terjadi di KPK. "Apa yang dilakukan pimpinan KPK dan ada kesan mempersalahkan teman-teman penyelidik dan penyidik ini menurut saya sesuatu yang sangat dungu dan memalukan," kata Abraham seperti dilansir dari media nasional (29/7/2023). Lebih lanjut, Abraham menyinggung sistem kolektif kolegial yang selalu dipegang oleh pimpinan KPK. Dia menilai tiap penetapan tersangka merupakan keputusan yang telah diputus bersama...

JAKARTA, bandungpos.id -- Para pegawai KPK pada Kedeputian Penindakan telah mengirimkan surat protes kepada pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Dalam surat tersebut, para pegawai juga menyatakan dukungan mereka kepada Brigjen Asep Guntur Rahayu. Protes ini bermula dari beredarnya informasi tentang mundurnya Direktur Penyidikan (Dirdik) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Brigjen Asep Guntur Rahayu, dari jabatannya. Keputusan ini diduga berhubungan dengan kisruh operasi tangkap tangan (OTT) di Basarnas. Para pegawai merasa tidak setuju dengan keputusan tersebut dan menyampaikan protes mereka. "Kami menyatakan tetap memberikan dukungan kepada Brigjen...

JAKARTA, bandungpos.id --  Mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, menyentil keberadaan Ketua KPK, Firli Bahuri, yang menurutnya sengaja menghindar. Hal tersebut diungkapkan Novel melalui cuitan di akun Twitternya pada Jumat (28/7/2023). Novel menuding bahwa Pimpinan KPK tidak bertanggung jawab terhadap polemik penetapan status tersangka terhadap Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas), Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas, Letkol Afri Budi Cahyanto, dalam kasus dugaan suap. Novel menegaskan bahwa setiap penanganan kasus oleh KPK selalu melalui proses pembahasan bersama dengan pimpinan KPK dan pejabat struktural KPK. Ia merasa...

Bachtiar Adnan Kusuma Mewakili Adin Bonar Menerimna Sertifikat HAKI  dari Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.  Foto : Dok Humas Jakarta, BANDUNGPOS.ID: Adin Bondar, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional, Terima Sertifikat HAKI Dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hal itu diungkapkan Ketua Umum Forum Nasional Penerima Penghargaan Tertinggi Nugrajasdharma Pustaloka Perpustakaan Nasional RI, Bachtiar Adnan Kusuma, di sela-sela penyerahan Surat Sertifikat HAKI, di Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Provinsi Sulawesi Selatan,  Selasa 25 Juli 2023. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI,...

Jakarta, BANDUNGPOS.ID: Ada sedikitnya 10  deretan Gubernur termiskin di Indonesia, kecuali Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang memiliki kekayaan Rp23.764.704.258 itu, mereka cuma punya harta kekayaan sedikit saja.  Dari 37 Gubernur, terdapat 10 orang gubernur dalam kategori miskin.   Padahal biasanya seorang kepala daerah selalu memiliki harta kekayaan banyak. Berikut  10 orang gubernur di Indobesia  termiskin berdasarkan laporan LHKPN terakhir mereka. Rohidin Mersyah Gubernur Bengkulu Terakhir lapor LHKPN 31 Desember 2021 Total kekayaan Rp3.819.629.668. 2. Ansar Ahmad Gubernur Kepulauan Riau, Terakhir lapor LHKPN 25 Februari 2021, Total kekayaan Rp4.592.340.371. Berikutya...

Jakarta, BANDUNGPOS.ID:-  Partai Golkar yang lebih memilh jaga gensi ketimbang memperpaiki kualitas, lamban bersikap, demi Ketua Umum MencLembaga Survei Indonesiajadi capres, walau kenyataanya  hampir semua lembaga survei menempatkan Erlangga Hartarto di ujung bawah capres atau cawapres. Baru-baru ini  LSI(Lembaga Survai Indonesia ) menyatakan elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) naik hingga berada di tiga besar menggeser Golkar. Jika dirinci, elektabilitas tertinggi dimiliki PDIP dengan 23,7 persen. Diikuti Gerindra 14,2 persen, PKS 6,2 persen dan Golkar 6,0 persen. PDIP masih paling unggul, diikuti oleh Gerindra, lalu partai-partai lainnya dengan tingkat elektabilitas yang...

Jakarta, BANDUNGPOS.ID:  - Daftar partai yang lolos pemilu 2024 telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat ini, KPU menetapkan 18 partai politik nasional serta 6 partai politik lokal Aceh untuk menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal tersebut telah disahkan berdasarkan hasil gelaran rapat pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi dan penetapan nomor urut partai politik (parpol) calon peserta pemilu. Daftar Partai yang Lolos Pemilu 2024, berdasarkan Berita Acara Nomor: 310/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, total jumlah partai yang lolos Pemilu 2024 sebanyak 24...