Kedua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Belum Siap, M Fahmi: Antara OPD Terkait UHC dan SKTM tak Sinkron
Bandung, BANDUNGPOS.ID – Secara pribadi Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi, menyatakan, antara OPD terkait masalah UHC dan SKTM tidak sikron yang disebabkan kurangnya koordinasi dan informasi.
Hal ini, menurut legislator Fraksi PKS ini, hanya akan membingungkan masyarakat dengan permasalahan tersebut karena pada rapat pertama, Kamis (9/1) lalu,
”Komisi D tidak menyebutkan dihapusnya SKTM melainkan kenapa harus dihentikan karena anggaran untuk SKTM itu sudah tercantum di APBD,” katanya eusai rapat kedua bersama Dinsos dan Dinkes, Senin (16/ 1)
Sementara untuk mengimplementasikan UHC, menurut dia, Pemkab Bandung masih belum siap di masa transisi ini.
“Apalagi menyangkut sikronisasi data, SOP, dan hal lainnya yang saling berhubungan.
“Jadi komisi D meminta agar SKTM dijalankan kembali.
Alhamdulillah pada hari Jum’at (13/1), SKTM sudah diberlakukan meski besaran anggarannya mengalami tiga kali perubahan dari Rp 5,5 miliar, Rp6 miliar, dan terahir diperoleh kabar menjadi Rp 8,3 miliar. Namun untuk UHC ditegaskan Fahmi, Pemkab Bandung masih belum siap.
“Perlu juga diketahui masyarakat bahwa anggaran SKTM itu tidak disimpan di Dinsos, di Dinkes, di Rumah Sakit, di Belanja Tidak Terduga di BKAD,” ujarnya.
Sekali lagi ia menekankan, Komisi D bukan bicara tentang penghapusan SKTM melainkan mengapa SKTM dihentikan, semestinya terus berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.(ak/bp)
