Atalia Praratya : “JBH Dibutuhkan Masyarakat Jawa Barat”

KOTA BANDUNG, Bandungpos.id-Peresmian Jabar Bantuan Hukum (JBH) dan Talkshow berlangsung di aula Gedung Sate,Kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat,di Jalan Diponogoro,Kota Bandung,Kamis (11/1/2024).
Peresmian JBH dan Talkshow yang bertemakan, “Menjadikan Hukum yang Merata dan Berkeadilan Bagi Masyarakat”, itu diresmikan oleh Atalia Praratya selaku Pembina JBH juga dihadiri Plh Asda I Setda Provinsi Jawa Barat,Dodo Suhendar,Kepala Kanwil Kemenhumkam,usur Polda Jabar dan Kejati Jabar,Wakil Bupati Kabupaten Bandung Sahrul Gunawan,mantan Walikota Bandung Dada Rosada,Ali Nurdin.
Pada acara tersebut,Atalia Praratya selaku Pembina JBH mengatakan yang pada intinya menyambut baik dan bangga dengan adanya JBH tersebut.
Menurutnya,Jabar Bantuan Hukum sangat ditunggu oleh masyarakat dan justru inilah yang diperlukan oleh masyarakat dalam situasi dan kondisi seperti ini,dimana banyak sekali masyarakat tidak mampu.
“JBH ini sebagai gebrakan inovasi baru yang sangat berdampak bagi masyarakat luas khususnya masyarakat di Jawa Barat”, katanya. Ia pun sangat mengapresiasi belum diresmikan sudah terjun langsung ketengah masyarakat yang terkena permasalahan hukum.
Sementara itu Pendiri Jabar Bantuan Hukum,Debi Agusfriansa Rahayu,SH,MH,M.AP,C.NNLP.CPS menyebutkan,JBH hadir sebagai lembaga independen dalam rangka memberikan pelayanan hukum melalui pendampingan hukum,konsultasi hukum dan penyuluhan hukum dengan katagori perlindungan perempuan,anak,lansia,disabilitas dan masyarakat tidak mampu diwilayah Provinsi Jawa Barat sehingga dapat terciptanya hukum yang merata dan berkeadilan
Sedangkan visi “Terwujudnya hukum yang merata dan berkeadilan.Lalu misinya diantaranya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan hukum melalui pendampingan hukum terhadap perlindungan perempuan,lansia,disabilitas dan masyarakat tidak mampu.
Memberikan konsultasi dalam upaya mencari solusi (win win solution) atas permasalahan yang dialami oleh masyarakat.
Menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan hukum ke 27 kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam upaya menjadikan masyarakat paham dan sadar hukum.(adem/BNN).