Cacan Curiga Ada Pihak Tertentu Ikut Bermain UKPBJ di Kabupaten Garut

Garut, BANDUNGPOS.ID: Mewakili Pengusaha Masyarakat Jasa Konstruksi (MPJK) Kabupaten Garut, Cacan Cahyadi, SH,  menyampaikan apresiasi dengan ditayangkannya beberapa paket lelang pekerjaan proyek pembangunan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa ( UKPBJ)  Garut,  Pemda Garut  meskipun ada beberapa hal mengganjal bagi pihaknya. Cacan yang juga  Ketua Bidang Hukum &HAM  KNPI Kabupaten Garut  mempertanyakan sebagian mekanisme lelang UKPBJ yang diduga masih kuat adanya intervensi pihak tertentu yang mempengaruhi pada penentuan kemenangan lelang pada paket paket pekerjaan   tersebut.

“Kami sangat mendukung dalam program pembangunan  di Kabupaten Garut  yang sudah dilakukan  bapak bupati, kami sebagai masyarakat sangat berterima kasih atas hasil pembangunan yang cukup signifikan,”kata Cacan, kepada wartawan.

” Namun terkait dengan ditayangkannya lelang (tender) beberapa paket pekerjaan   seperti  pembangunan gedung  kecamatan, kelurahan, Dinas Kesehatan  dan pembangunan  gedung Kesangpol ternyata dalam proses lelang paket pekerjaan  tersebut di UKPBJ patut diduga khususnya Pokja Pokja pemilihan tidak  melaksanakan proses yang lebih transparan ,kompetitif dan  bebas dari KKN  serta monopoli,” papar Cacan Menyayangkan.

Dia menegaskan dugaan adanya monopoli dalam  proses pemenangan pengadaan barang dan jasa   dapat terlihat dari para pemenang lelang yang jatuh pada pengusaha itu- itu saja.

“Menurut Peraturan Presiden No 12 thn 2021 perubahan atas Perpres No 16 THN 2018, Pengadaan barang dan Jasa menerapkan prinsip efesien,efektif,transparan,terbuka,bersaing,adil,akuntabel,” tegasnya.

Sementara itu lanjut Cancan,  Pokja di UKPBJ diduga sudah melakukan praktek monopoli terkait  pengadaan barang dan Jasa . “Maka dari  itu saya mengajak seluruh OKP dan Ormas juga Masyarakat Jasa Konstruksi di Garut   untuk bisa mengawasi proses lelang tersebut sebagai upaya mendukung progam pembangunan pemerintah  Kabupaten Garut,  “imbuhnya.

Cacan yang juga Bendaraha Ormas- 234 SC Kabupaten Garut   meminta  peran APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) yang seharusnya lebih extra melakukan pengawasan melalui audit,reviw, pemantauan,dan evaluasi ” Ini dimaksudkan agar tercipta  proses pengadaan barang dan jasa   yang baik dengan  mutu pembanguan yang bebas dari  KKN,” tuturnya.

“Jika tidak ada perubahan mendasar dalam penyelenggaraan lelang paket pekerjaan  ini dan seterusnya, maka kami akan melaporkan dugaan dugaan penyalahgunaan kepada Aparat penegak hukum juga menggelar  aksi protes dengan turun kejalan,”imbuhnya

Sementara itu Kepala Bagian UKPBJ Garut  Pemkab Garut belum dapat dihubungi awak media untuk klarifdikasi terkait dengan keberatan pihak pengusaha lain dalam penyelenggaraan lelang paket pekerjaan  tersebut.***(rm/bp)