“Heurin Usik”, Ruang Praktek SMKN 1 Cipongkor Disekat untuk Belajar Ratusan Murid Plus Ruang Guru dan Kasek
Bandung Barat, BANDUNGPOS.ID – Ratusan murid Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Cipongkor, terpaksa harus belajar berdesakan di bangunan ruangan praktek yang disekat. Sehingga proses belajar nampaknya kurang nyaman.
Hal itu terpaksa dilakukan pihak sekolah, karena sejak SMKN 1 Cipongkor yang beralamat di Kp Pamoyanan, Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat itu berdiri belum dibangun ruang kelas.
Menurut keterangan pihak sekokah, untuk pembangunan gedung SMK1 Cipongkor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Jawa Barat telah menyediakan lahan seluas 11.500 m2 di Kampung Pamoyanan, Desa Citalem. Setelah lahan dibebaskan, pihak Pemprov baru membangun gedung ruang praktek, lapang upacara dan pengerasan jalan masuk.
Setelah ruang praktek selesai dibangun pada akhir tahun 2019, pihak sekolah belum juga mendapatkan bantuan ruang kelas dari pemerintah.
Untuk melakukan kegiatan belajar mengajar–yang sebelumnya numpang di sebuah bangunan SDN, pihak sekolah pun terpaksa menyekat ruang praktek untuk dijadikan empat ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru dan ruang tata usaha.
Kondisi ini nampaknya membuat proses belajar tidak nyaman karena “heurin usik” alias berdesakan.
Bahkan karena tidak memadai menampung murid di ruang praktek berukurang sekira 6×10 m2 itu, pihak sekolah harus mendirikan ruangan belajar yang kurang layak di samping bangunan ruang praktek.
Sedangkan untuk kegiatan praktek, pihak sekokah mendirikan tenda di sekitar lapangan upacara.
Keadaan itu menjadi keprihatinan pihak orang tua murid dan Komite Sekolah.
Salah seorang komite sekolah menyampaikan keprihatiannya akan kondisi sarana belajar yang masih belum layak tersebut.
“Kami mengharapkan semester ini Dinas bisa menjawab seluruh orang tua siswa kapan akan segera dibangun ruang kelas baru buat anak anak kami,” kata T Wahyudi Sekretaris Komite Sekolah SMKN 1.Cipongkor.
Pihak Komite Sekolah, imbuh Wahyudi, sebetulnya akan menyampaikan surat tertulis kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Pendidikan terkait keberadaan SMKN1 Cipongkor ini.
“Sebetulnya kami akan menyampaikan surat tertulis kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Pendidikan mengenai nasib anak-anak kami yang hari ini belum punya ruang kelas,” katanya.
Wakil Kepala Sekolah Hubungan Industri dan Humas SMKN 1 Cipongkor, H A Mujiburohman saat ditemui mengakui, belum adanya fasilitas ruang kelas baru tersebut.
“Ya terpaksa untuk berlangsungnya proses belajar mengajar kami harus memanfaatkan ruang praktek karena selama ini belum ada ruang kelas,” kata A Mujiburohman, saat ditemui di SMKN 1 Cipongkor, Rabu (18/1/2023).
Di SMKN 1 Cipongkir ini, kata A Mujiburahman, ada 15 rombongan belajar (Rumbel) hingga saat ini belum memiliki ruangan kelas.
“Kami masih menunggu kebijakan gubernur yang update melalui Disdik Jabar, terkait nasib anak didik SMKN 1 Cipingkor, Kabupaten Bandung Barat yang berjarak hanya 60 km dari Kota Bandung,” tuturnya.
Ia menambahkan, kebutuhan sarana SMKN Cipongkor ini yakni sebanyak 15 ruang kelas uhtuk menampung 550 murid, ruang kepala sekolah dan ruang guru, serta seluruh sarana lain, seperti jalan masuk yang baru pengerasan dari pasir dan batu koral, termasuk pemagaran lapang upacara.
“Saat ini yang baru tersedia hanya ruang praktek yang disekat menjadi empat ruangan dari kebutuhan ruang kelas baru (RKB). Sedangkan jumlah siswa saat ini sudah mencapai 550 orang, terdiri atas kelas 10, 11 dan 12. Untuk tenaga pendidik sendiri sebanyak 21 orang terdiri PNS, P3K dan tenaga honor,” papar Mujiburrohman.
Karena jumlah murid cukup banyak sementara ruang kelas tidak memdai, ucapnya, proses belajar harus dibagi dua ship pagi dan sore, kecuali hari Sabtu sampai siang. Untuk kelas 11 dan 12 sampai hari Jumat dan kelas 10 sampai Sabtu.
“Alhamdulillah lulusan SMKN 1 Cipongkor ini sudah tujuh angkatan dan hampir 45 perser lulusan sudah terserap bekerja di berbagai perusahaan dan instansi,” ungkapnya
Perihal kebutuhan ruang kelas, kata Mujiburahman, pihak sekokah sudah lama mengajukan ke Dinas Pendidikan namun sampai saat ini belum terealisasin juga. Alasan pihak dinas sendirinkarena revokusing Covid 19.
“Tapi justru tahun 2022 penyediaan WC yang didahulukan, walau pun itu juga sangat dibutuhkan. Dan untuk pembebasan lahan memang sudah beres, tapi kebijakan dinas untuk kelengkapan sarana harus ada, karena pendidikan ini kan terus berkembang,” ucap Mujiburahman, menutup perbincangannya.(drd/bp)
