Oleh R Djamu Kertabudi*
LARANGAN berbuka puasa bersama oleh pemerintah pusat baru-baru ini ditafsirkan melebar oleh sementara pihak. Padahal pemerintah melarang acara ini ditujukan bagi instansi pemerintah yang menggunakan dana yang bersumber dari APBN/APBD.
Di kalangan warga, justru acara buka puasa bersama ini sudah merupakan kultur yang bernuansa religi.
Karena itu, buka puasa bersama yang diprakarsai organisasi P4KBB yang digelar hari Jumat 7 Maret 2023 tampak sarat makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya.
Acara dihadiri para aktivis baik dari unsur ormas/LSM, dan kader partai, tidak ketinggalan kaum srikandi, yang hadir berjumlah 50 orangan.
Acara dimulai sekira16.00 dengan diskusi kondisi KBB dan dilanjutkan tausyiah, serta diakhiri buka puasa dan salat magrib berjamaah. Dalam acara diskusi ada nuansa lain, yaitu tiap pembicara berbasis argumen dan tidak ada yang berbasis sentimen.
Topiknya KBB ke depan untuk tetap berada di jalur “on the track” dalam menggapai tujuan pembentukan Daerah Otonom KBB. Ruaaar biasa !!.
“Memang hiruk pikuk dan kegaduhan di KBB yang tak pernah terhenti, dan akhir-akhir ini menggelinding kian melebar ke mana-mana, wabil khusus tentang realisasi program/proyek pembangunan yang mengarah pada porsi pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD.
Hal ini terkesan tidak berimbang. Memang tahun 2023 ini masuk tahun politik, indikasi politisasi anggaran bagi kepentingan kedua pihak, yaitu bupati dan para anggota DPRD mulai terasa.
Hal seperti inilah sebagai salah satu pemicu munculnya spirit terbangunnya kebersamaan dari unsur publik untuk mengoptimalkan peran kontrol sosial sebagai hak konstitusional melalui langkah dan tindakan konkrit.
Oleh karenanya “agenda setting” mulai dirumuskan melalui inventarisasi isu faktual yang berorientasi pada upaya pembenahan secara profesional dan proporsional. Wallahu A’lam.
* Tokoh Msyarakat KBB
