Kolom Sosial Politik
Oleh: Ridhazia
PERJUANGAN Indonesia membela kemerdekaan Palestina sebenarnya telah dilakukan semenjak negara republik ini baru berdiri. Langkah diplomasi dimulai saat Presiden RI pertama Sukarno menggagas Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1953.dan menolak keras diikutsertakannya Israel dalam konferensi tersebut.
Keikutsertaan Israel dianggap oleh Bung Karno bakal menyinggung perasaan bangsa Arab dan Islam yang kala itu masih berjuang memerdekakan diri. Sementara Israel adalah bagian dari imperialis karena menguasai wilayah Palestina secara sepihak.
Setelah penyelenggaraan KAA, Aksi Bung Karno menolak eksistensi Israel terhadap Palestina tetap dilakukan melalui jalur diplomasi. Kali ini melalui olahraga, saat Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1962. Indonesia saat itu tegas menolak kehadiran kontingen Israel. Ganefo sukses menarik minat negara lain dan diikuti oleh sebanyak 48 negara.
Lewatkan Peluang Piala Dunia
Sikap keras Bung Karno juga ditunjukkan melalui tim nasional Indonesia. Pada 1957, Timnas Indonesia telah lolos penyisihan zona Asia untuk melenggang di Piala Dunia 1958 di Swedia. Namun, Timnas memilih tidak tampil di Piala Dunia ketimbang beradu di satu lapangan dengan Israel. Penolakan ini karena perintah Sukarno. Indonesia, yang saat itu, bergabung di penyisihan wilayah Asia Timur, telah menundukkan China. Indonesia hanya tinggal memainkan pertandingan penentuan melawan Israel sebagai juara wilayah Asia Barat.
Hingga masa akhir kekuasaanya, Sukarno tetap pada pendiriannya untuk terus berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Dalam pidatonya pada HUT RI ke-21, Sukarno menyatakan alasannya selama ini konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menentang imperalisme Isreal.
Soekarnoisme!
Penolakan FIFA atas Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2023 sesungguhnya telah melegakan PDIP. Sebagai partai yang merepresentasikan pemikiran Bung Karno yang anti Israel, PDIP berkepentingan dengan keputusan badan olahraga sepakbola dunia ini.
Bukan saja menjaga konsistensi politik luar negeri yang telah diletakan Bung Karno dan konstitusi. Juga untuk menjaga relasi politik partai nasionalis dengan umat Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini.
Jadi tak terlalu aneh jika Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lebih awal menolak penyelengaraan Piala Dunia U-20 di wilayah kekuasaannya. Toh, keduanya kader PDIP.
Fakta sejarah tak bergeming. Presiden Jokowi sebagai representasi PDIP telah iamengecam keras pengakuan sepihak AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel selang beberapa jam setelah Presiden Donal Trump mengumumkan pengakuan terhadap Yerussalem (2017)
Bahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Forum Bali Democracy tak kalah keras. Ia menyampaikan pernyataan terkait sikap pemerintah Indonesia atas Amerika Serikat dengan mengenakan syal bermotif bendera Palestina. Katanya, scarf ini dibuat oleh para janda yang hidup di Gaza.*
Ridhazia, dosen senior Fidkom UIN Sunan Gunung Djati, pemerhati komunikasi sosial-politik, bermukim di Panyawangan, Cileunyi, Kabupaten Bandung.
