Kolom Mahasiswa
Oleh: Anggun Nurfadila
DEMONSTRASI merupakan aksi unjuk rasa yang dilakukan secara massal dengan memberikan kritik dan saran melalui lisan, tulisan, dan lainnya yang dilakukan secara demonstratif di muka umum. Negara telah memberikan fasilitas kepada warganya untuk memberikan suara mereka dalam bentuk demonstrasi.
Meskipun demikian, demonstrasi tetap diatur dalam sebuah pasal agar berjalannya demonstrasi yang kondusif. Ketententuan demonstrasi sendiri diatur dalam Peraturan Polri No. 7 Tahun 2012 mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian di muka umum. Dalam pasal tersebut, terdapat aturan bahwa dalam aksi demontrasi, tidak boleh menghancurkan fasilitas umum, melalukan perbuatan tindakan pidana, dan terang terangan menggunakan terhadap kekerasan terhadap orang lain.
Di sisi lain, saat ini media sudah diberikan kebebasan dalam meliput aksi demontrasi. Jurnalis, suatu peran yang bertugas dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, dan membuat berita merupakan peran yang terjun langsung dalam aksi demonstrasi. Mereka harus memberikan fakta-fakta bagaimana kondisi lapangan yang sebenarnya.
Namun pada nyatanya, pada beberapa aksi demontrasi, jurnalis seringkali mendapatkan kekerasan dari oknum-oknum tertentu. Hal ini tentunya melanggar pasal UU Pers No 40/1999 pasal 8 yang berbunyi “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”.
Kejadian ini terus terulang dari tahun ke tahun dalam aksi demontrasi. Jika begitu, jurnalis tidak akan bisa melaporkan berita yang cepat, aktual, dan akurat karena tidak adanya perlindungan hukum. Hal ini pun tidak dapat dipenuhi oleh seorang jurnalis dalam memberitakan sebuah peristiwa kepada masyarakat.
Maraknya fenomena yang terjadi tentu harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Bagaimanapun pers menjadi tombak atau pilar informasi bagi masyarakat yang harus dilindungi.*
Anggun Nurfadila, mahasiswa Prodi Jurnalistik Fidkom UIN Sunan Gunung Djati, bermukim di Bandung.
