Oleh Sultan Dilans (Farhan Fahmi)
PERJUANGAN –– perwujudan (penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan) hak penyandang disabilitas dan lansia masih penuh tantangan kalau hanya mengandalkan aktor negara. Perlu keterlibatan aktor di luar negara yang bisa jadi bagian dalam percepatan pelaksanaannya.
Interpretasi dukungan dan komitmennya tidak sebatas menempatkan warga ini hanya sebagai #obyek. Bukan individu yang diperlakukan sebagai #subyek yang didorong menjadi independen yang betul-betul mandiri. Akan lebih parah lagi kalau dijadikan sekedar pajangan dalam suatu program yang dikasih label “pemberdayaan”. Ini sering saya jumpai dalam interaksi dengan berbagai kegiatan yang saya ikuti dalam beberapa tahun terakhir ini.
Pemberdayaan yang justru lebih memperkuat organisasi atau program yang diusungnya. Bukan “pemberdayaan” yang membebaskan, dan bisa mengubah suatu sistem dan perilaku sosial yang berpihak dalam mendorong masyarakat inklusif. Kemajuan pembangunan yang diukur dari yang terbelakang.
Fondasi normatif maupun legal seperti yang saya selalu sampaikan sudah cukup memadai sebagai rujukan. Di tingkat global berbagai konvensi PBB: HAM, perlindungan penyandang disabilitas (PWD), perubahan iklim, dan banyak lagi yang terkait.
Di tingkat nasional sudah diadopsi oleh berbagai negara. Indonesia salah satu yang juga menurunkannya: UU 13 /1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan banyak lagi peraturan perundangan yang lebih teknis yang sudah diturunkan baik ditingkat nasional, provinsi, ataupun kabupaten kota.
Jawaban klasik yang selalu saya dengar dari banyak pejabat yang saya temui adalah pembangunan itu juga memerlukan prioritas
dan harus mengakomodir semua kepentingan. Pada satu titik itu tidak saya sangkal, yang selalu saya yakinkan kita harus membangun suatu platform yang komprehensif, dijalankan secara serius, sistemik, dan melembaga.
Agak mengecewakan sebenarnya jawaban itu apalagi di Indonesia jumlahnya lebih dari 50 juta orang. Dalam realitas, saya sering mendapatkan informasi bahwa kita defisit aksesibilitas kursi roda sekitar 6 juta orang.
Jargon “NO ONE LEFT BEHIND” dan “NOTHING ABOUT US WITHOUT US” adalah mendasar. Pendalaman pemahamannya akan kita pahami betul kalau kita merasakannya langsung.
Apa yang saya alami dua minggu lalu yang mungkin juga banyak dialami kawan-kawan saya lainnya. Kursi roda elektrik saya patah, perlu waktu lama untuk memperbaikinya. Kerusakan ini bukan sekedar karena sering saya pakai salam keseharian. Umurnya baru sekitar dua tahun. Kerusakannya adalah akumulasi dari infrastruktur yang tidak ramah yang saya lalui. Tak ada pilihan lain, saya terpaksa ke kursi roda manual. Makin tidak gampang dalam menjalankan keseharian.
Yang kita sedang bicarakan adalah suatu sistem sosial ekonomi yang tidak diskriminatif, yang menempatkan warga #DILANS sebagai warga yang setara dan aset yang bisa memberikan kontribusi kongkrit bagi diri dan kawan-kawannya.
Itulah refleksi saya selama berinteraksi dengan mereka. Karenanya sebagai Presiden DILANS Indonesia saya selalu kritis terhadap berbagai tawaran untuk berkolaborasi. Misalnya, sekedar melatih skill tanpa diberi jalan ketika sudah mendapatkan pengetahuan menurut hemat sangat mubadzir. Begitupun dengan berbagai keahlian seperti kursus menjahit, barista, dll. Mungkin kalaupun mendapat kesempatan dan keahlian kawan-kawan saya bisa mengisi lapangan kerja ini. Tapi inipun tidak gampang.
Bahkan ketentuan kebijakan afirmasi penempatan tenaga kerja belum secara total berjalan, bahkan sering menimbulkan banyak konflik. Persepsi dan literasi belum sepenuhnya menetes kebanyak lembaga, bahkan di berbagai lembaga yang seharusnya sudah inheren menjalankannya.
Apa yang bisa dilakukan?
“Proof of Concept” melalui berbagi kolaborasi sedang saya jalankan bersama-sama para aktivis Pergerakan DILANS Indonesia. Membangun ekosistem rantai pasokyang berpihak pada kelompok rentan ini. Tidak selalu harus dari sumberdaya penyandang disabilitas dan lansia, keterlibatan mitra diluar bisa saling bersimbiosis.
Dari kalangan warga DILANS banyak talenta dalam berbagai bidang bisa diorganisir dan menjadi bagian dari suatu ekosistem rantai pasok ekonomi yang pelan tapi pasti bisa menjadi bagian dari pasar yang tidak terisi selama ini.
Mengasosiasikan diri sebagai “pengusaha UMKM” untuk sekedar hanya untuk memproteksi diri atau dukungan dari banyak program pemerintah mungkin bisa menjadi pilihan taktis kalau disadari betul. Saya tidak menolaknya. Tapi barangkali kita lebih memikirkan pengorganisasian jejaring yang lebih solid. Jejaring usaha yang memungkinkan warga DILANS bisa masuk rantai pasok terutama yang menjadi kebutuhan keseharian warga rentan ini: assistive technology dan berbagai produk dan jasa untuk.memasok kebutuhan.
Inilah salah satu yang kami bicarakan dengan anak-anak muda yang menggagas koperasi yang mempunyai keberpihakan yang kuat. Jumlah sekitar 50 juta warga rentan adalah suatu “captive market” dan tidak perlu analisis yang jelimet untuk mengakuinya. Keseharian mereka memerlukan dukungan transportasi, barang dan jasa untuk menjalani kesehariannya dengan nyaman, misalnya kursi roda, pendamping, makanan dan minuman yang sehat, pemeriksaaan kesehatan yang rutin, dan banyak lagi.
Ini pula yang saya dialogkan dengan Bung Adji Adji, wirausahawan yang juga anggota Sahabat DILANS. Keterlibatan dalam rantai pasok itu kunci.
Kepada banyak kawan ini saya selalu mendorong agar kita ini harus banyak memiliki pengusaha “Sultan” untuk mengangkat derajat banyak kawan-kawan yang termarginalisasi dan berada di belakang dalam pembangunan. Indonesia Emas 2045 bisa jadi ceritera yang tak seindah yang kita bayangkan kalau warga ini terabaikan.
Untuk sekedar mendapatkan general check up sangat sulit didapat dalam suatu BPJS atau asuransi yang ada. Pemeliharaan fisik dan mental memerlukan upaya yang terus menerus. Kondisi fisik dan ekonomi terus menurun kalau tidak ditopang sumberdaya dari luar. Yang sekarang ada melalui dukungan program, mungkin sedikit membantu bagi sebagian kecil warga. Masih perlu perjuangan.
Cara melihatnya sebagai kompromi kepentingan dengan warga lainnya, mungkin bukan pilihan yang tepat. Karenanya dalam setiap kesempatan berinteraksi dengan kawan-kawan ini, buang pikiran yang bisa mengecilkan diri kita. Kita harus menjadikan banyak pengusaha “Sultan” yang berpihak pada kepentingan warga DILANS maupun membantunya.
Skema seperti koperasi walaupun terus menerus digembar-gemborkan belum sepenuhnya memberikan jawaban. Di Jawa Barat sendiri konon ada sekitar 28.000 koperasi dengan berbagai ragamnya. Kisah suksesnya belum banyak. Koperasi sebagai “soko guru perekonomian” masih mencari cara membumikannya. Secara berkelakar saya sampaikan kepada kawan, yang paling sukses itu para notaris yang membuat akta Koperasi itu 😁
Banyak peran yang bisa kita mainkan. bahkan untuk fokus dalam melayani dan memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Talenta untuk menjadi besar itu ada. Tidak selalu harus melakukannya sendiri, tetapi menjadi bagian dari rantai pasok ekonomi yang mungkin tidak tersentuh sama sekali.
Kita berhadapan dengan suatu sistem sosial ekonomi yang menjadikan manusia dan interaksinya sebagai komoditi. Bahasa akademiknya “komodifikasi” yang sudah menjerat semua sisi kehidupan dan melembaga, termasuk dalam dunia pendidikan. Itulah salah satu alasan kuat kenapa saya mendorong kolaborasi seperti dengan Neraca Ruang dan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB.
Inklusivitas itu harus diterjemahkan pada tataran individu untuk membuat warga difabel secara privat tidak tersingkirkan. Selanjutnya diruang publik menciptakan masyarakat yang inklusif secara ruang fisik (#space), ranah (#sphere) sebagai ruang interaksi kepentingan yang sehat dan tidak diskriminatif, dan etika publik yang harus dijaga bersama.
Itu sedikit obrolan dengan dengan banyak kawan saya disela-sela banyak kegiatan DILANS Indonesia Kami bersepakat untuk memulai memperbincangkan yang kemudiaan saya lontarkan sebagai inisiasi. #(Sultan4DILANS/bnn)
