Kolom Sosial Politik
Oleh Emeraldy Chatra
KITA mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana: mengapa seseorang dapat menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan, seperti raja atau presiden? Pertanyaan ini bisa dikembangkan lagi, di antaranya: apa persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan?
Di negara yang menganut sistem monarki biasanya yang menjadi kepala negara – atau raja – adalah anak dari raja sebelumnya. Sebagian raja mengangkat putra mahkota sebelum ia meninggal. Begitu ia meninggal, putra mahkota langsung menggantikan kedudukannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Tapi cukup sering terjadi, raja tidak sempat mengangkat putra mahkota sebelum mangkat. Sementara ia punya banyak anak yang siap menggantikan kedudukannya sebagai orang nomor satu. Keadaan seperti ini tidak jarang berbuah runyam. Anak dengan anak saling berebut jabatan, bahkan sampai berperang untuk mendapatkan tahta yang ditinggalkan ayah mereka.
Sejak sistem republik dijadikan pengganti sistem monarki metode pengangkatan kepala negara tidak lagi berbasis warisan. Sebagian negara beralih kepada, pertama, sistem presidensial: yaitu menjadikan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kedua, sistem parlementer: yaitu memisahkan individu yang menjabat kepala negara dengan kepala pemerintahan. Kepala negara dijabat oleh presiden, kepala pemerintahan dijabat oleh perdana mentri.
Siapa pun dapat menjadi kepala negara dan kepala pemerintah baru, dengan sebutan presiden atau perdana mentri. Syarat utama tentu terpilih melalui pemilihan umum. Hanya mereka yang terpilih yang berhak menduduki kursi ‘termulia’ di sebuah negara.
Kembali ke pertanyaan awal: mengapa mereka terpilih?
Mereka yang terpilih adalah yang sanggup menarik perhatian rakyat pemilih atau konstituen. Konstituen menjatuhkan pilihan karena yakin kandidat akan dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, dapat memenuhi kebutuhan rakyat, adil, dan sebagainya. Kandidat pemimpin negara sudah pasti figur yang dikenal konstituen baik langsung maupun hanya melalui media.
Setidaknya ada empat variabel kekuatan yang menyebabkan seorang kandidat dipilih oleh konstituen. Pertama, finansial. Kandidat punya cadangan dana melimpah karena punya berbagai sumber keuangan. Kata orang, duit dia tidak berseri. Orang yang kaya raya selalu menarik perhatian publik, apalagi kalau kekayaan itu diperoleh melalui usaha yang halal dan dermawan pula.
Kedua, gagasan. Orang yang punya gagasan kuat dan mampu menyebarkan gagasannya ke hadapan publik dengan baik punya kesempatan untuk dilirik menjadi pemimpin. Konstituen yang menginginkan perubahan mudah terbius oleh gagasan-gagasan perubahan dari seorang kandidat.
Ketiga, jaringan. Kandidat yang memiliki jaringan kerja yang luas sekaligus dalam hingga menyentuh akar rumput selalu memiliki daya saing. Jaringannya menjadi pilar kuat yang akan menentukan jalannya menuju kursi kekuasaan.
Keempat, persepsi. Kandidat seperti ini tidak punya uang banyak, gagasan yang kuat, dan jaringan yang luas. Ia punya peluang menduduki kursi kekuasaan karena mampu membangun personal branding yang kuat melalui media. Media membuatnya menjadi manusia super, tanpa cacat, dan dapat mewujudkan harapan masyarakat. Tapi semua yang menjadi atribut dirinya tidak lebih dari persepsi, bukan kekuatan yang real.
Kalau kita amati figur-figur yang sekarang digadang-gadang jadi calon kuat presiden RI berikutnya, tidak seorang pun yang benar-benar kuat untuk kekuatan pertama hingga tiga. Tidak ada yang benar-benar kaya, punya gagasan kuat dan jaringan yang luas. Semua pada level rata-rata. Kondisi ini akan membuat pertarungan menjadi sengit.
Untuk kekuatan keempat sepertinya ada disparitas. Ada yang relatif kuat dalam persepsi masyarakat. Bahkan ada komentator yang mengatakan ia sudah memenangkan 80% pemilu.
Masalahnya, pemimpin yang naik karena persepsi semata ibarat orang bergantung di awan. Ia sendiri tidak punya pijakan yang jelas. Tak punya uang, gagasan yang hebat, dan tidak didukung oleh jaringan yang luas dan solid. Ia hanya produk pencitraan media, personal branding, yang cenderung menipu.
Bergantung ke awan tentu akan menghadapi resiko perubahan awan. Persepsi dapat dikocok ulang oleh media, kemudian dibelokan dan diburamkan. Akibatnya, pemimpin yang naik hanya bermodal persepsi akan diruntuhkan oleh persepsi juga.*
Dr Emeraldy Chatra, M.Ikom, dosen senior dan Ketua Prodi S2 Ilmu Komunikasi Universitas Andalas, bermukim di Kota Padang, Sumbar.
I
