Oleh Farhan Helmy ( Presiden Dilans Indonesia)
WALAUPUN--sudah meratifikasi konvensi UNCRPD dan menurunkannya kedalam UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, data dasar tentang warga difabel masih jauh dari harapkan untuk dikatakan lengkap. Sehingga dapat dipastikan bahwa intervensi dan kebijakan tidak sepenuhnya merepresentasikan jumlah difabel yang sebenarnya. Walaupun berbagai pengumpulan data dikoordinasikan di tingkat kota dan kabupaten oleh Disdukcapil sudah menggunakan pendekatan “by name” dan “by address”, namun masih jauh dari harapan.
Sebenarnya dengan prinsip ini apalagi didukung dengan spirit untuk mengintegrasikannya, kita bisa berharap bahwa semua penyusunan kebijakan dan intervensi programnya berbasis bukti yang otentik (evidence based) bisa dilaksanakan. Termasuk kekisruhan laten data yang digunakan untuk penyaluran Bansos, Pemilu, dan berbagai program lainnya tidak terjadi.
Tersebarnya berbagai data otoritatif yang dikembangkan oleh berbagai Kementrian dan Lembaga menunjukkan konstruksi data masing-masing sesuai dengan kepentingannya.
Sebut saja diantaranya Data Terpadu Kesejahteraan Sosia (DTKS), SDGs Desa, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikoordinasikan Bappenas, disamping banyak pengadaan lainnya yang dikoordinasikan BPS melalui SUSENAS ataupun Survey Antar Sensus (SURPAS).
Gambaran hasil data yang dikumpulkan taksirannya rendah (underestimate), tidak akurat (inaccurate), dan belum mencakup semua jenis disabilitas. Ambil contoh di Jawa Barat, hampir mendekati 50 juta orang. Estimasi WHO sekitar 10-15% di setiap negara. Mestinya ada sekitar 5 jutaan. Data otoritatif yang diedarkan ke publik ada sekitar seratusan ribu, termasuk yang ada dalam DPT KPU 146.751 orang dari sekitar 36 juta penduduk yang punya hak pilih
Dua hari lalu pertemuan finalisasi rekomendasi 7 Sasaran Strategis Rencana Aksi Daerah (RAD) Disabilitas Jabar yang difasilitasi Ohana Indonesia mempertemukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDIS) telah merumuskan usulan yang signifikan, DILANS Indonesia mengusulkan analisis kesenjangan data ( data gap analysis) terhadap semua semua sumber data disabilitas, termasuk membandingkannya dengan penerapan instrumen “Washington Group” (WG). BPS sudah menggunakan beberapa modul instrumen WG, namun tidak sepenuhnya karena keterbatasan sumberdaya.
Alhamdulillah dua poin penting diadopsi dalam pengembangan standar pengumpulan data dasar berdasarkan konvensi UNCRPD maupun turunannya melalui UU 8/2016, peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan dengan melibatkan OPDIS, serta mengintegrasikannya kedalam platform One Map dan One Data..
DILANS Indonesia menaruh perhatian yang sangat serius atas berbagai carut marut ini, salah satunya mengembangkan model data dasar difabel menggunakan instrumen Washington Group yang dikombinasikan dengan pendekatan geospasial bersama Prodi Geodesi dan Geomatika ITB yang memungkinkan semua warga difabel terpetakan secara otentik.
