Kolom Sosial Politik
Oleh: Ridhazia
URUSAN olahraga menjadi urusan negara dan agama. Kali ini terkait penolakan timnas Israel U-20 berlaga di Indonesia. Meski yang datang sebatas para pemain dan official pesepakbola yang boleh jadi netral secara politik.
Penolakan ini beralasan. Indonesia dengan Israel tidak memilik hubungan diplomatik. Diperkuat sikap jaringan ormas Islam Indonesia dan MUI yang menganggap Israel sebagai negara zionis. Penjahat dan penjajah rakyat dan bangsa Palestina yang selama ini menjadi korban dari agresi, aneksasi, genosida dan politik apartheid Israel.
Sudah lama ditolak…
Kisruh olahraga dan politik Indonesia atas Israel bukan kali pertama terjadi. Presiden Soekarno menentang pertandingan Timnas Indonesia melawan Israel pada Kualifikasi Piala Dunia 1958. Ketika itu timnas Indonesia seharusnya bertemu Israel di babak playoff Piala Dunia 1958. Tetapi memilih mundur dari perhelatan itu.
Penolakan Indonesia terhadap Israel kembali terjadi pada Asian Games 1962. Saat itu Indonesia mendapat kesempatan menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya.
Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberi visa kepada atlet Israel. Sebagai konsekuensi atas keputusan tersebut, Indonesia harus membayar denda kepada Komite Olimpiade Internasional (IOC).
Berikutnya tahun 2006, Tim tenis Indonesia memutuskan mundur dari Fed Cup 2006 karena harus bertanding melawan Israel di Tel Aviv. Pada 2015, dalam Kejuaraan Dunia Badminton 2015 atlet badminton Israel Misha Zilberman menjadi kisruh diplomatik. Hal serupa dialami pembalap sepeda Mikhail Yakovlev yang berlaga dalam kejuaraan dunia UCI Track Nations Cup 2023 yang digelar di Velodrome Jakarta, Februari 2023.*
Ridhazia, dosen senior Fidkom UIN Sunan Gunung Djati, pemerhati komunikasi sosial politik, bermukim di Panyawangan, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
