DPR klarifikasi Menteri Agama
Menteri Agama kini berurusan dengan DPR untuk diminta klarifikasi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2023. Dan, yang bakal menjadi sorotan dalam pertemuan politik itu antara lain mengenai keluhan jamaah haji mulai dari distribusi makanan, tenda yang kelebihan kapasitas, hingga keterlambatan moda transportasi.
Jemaah telantar menjadi salah satu persoalan yang jadi sorotan publik yaitu jemaah Indonesia yang telantar di Muzdalifah. Kejadian ini sebagai buntut keterlambatan penjemputan jemaah dari Muzdalifah ke Mina. Diperburuk lagi tidak ada pasokan makanan maupun minuman di Muzdalifah. Padahal cuaca saat itu sangat panas.
Spekulasi yang berkembang di media ketelataran jamaah diduga disebabkan oleh macetnya jalur taraddudi (shuttle) bus yang mengantar jemaah dari Muzdalifah ke Mina, Mina-Muzdalifah. Jalur segitiga Arafah Muzdalifah dan Mina (Armuzna) stagnan karena dilalui oleh jemaah dari berbagai negara yang akan melakukan lontar jumrah begitu tiba di Mina. Akibat lalu lintas padat itulah menjadi alasan penjemputan jemaah dari Muzdalifah ke Mina terlambat.
Kelebihan
Persoalan lainnya, terjadi kelebihan kapasitas tenda jemaah haji Indonesia selama di Mina. Sedianya hanya mampu menampung 260-an jemaah haji. Faktanya, tenda diisi oleh sekitar 360 jemaah. Akibatnya, jamaah terpaksa tidur berdesakan, bahkan ada yang tidur dalam posisi duduk karena tempat yang tidak memadai.
Keterbatasan ruang tenda ini telah menyebabkan jemaah berinisiatif membuat tenda tambahan darurat di samping tenda. Sebagai atap, jemaah menggunakan pakaian ihram.
Makanan dan sanitasi
Pertanggungjawaban Menteri Agama kepada DPR juga diagendakan terkait distribusi makanan yang terlambat oleh perusahaan penyedia layanan haji (masyariq) karena persoalan ini.
Selain itu persoalan yang menjadi rapor merah penyelengaraan haji tahun 2023 adalah sanitasi umum di sejumlah maktab yang sangat buruk. Ketersediaannya air bersih hingga kurangnya kamar mandi dan WC dicatat sebagai nilai terburuk.
Pengalaman
Tiga persoalan itu sesungguhnya hal yang “klasik”. Pengalaman saya berhaji sejak tahun 2011 hal tersebut sebagai masalah klasik. Jamaah Indonesia mengalami hal serupa hampir setiap tahun. Ketidaknyamanan jamaah selalu berulang tak terpecahkan. Seakan jamaah Indonesia tak ada harga dirinya di mata perusahaan penyedia layanan haji (masyariq). Harus menerima apa adanya tanpa harus mengeluh.*
- Ridhazia, dosen senior Fidkom UIN Sunan Gunung Djati, seorang haji, kolumnis, pemerhati komnunikasi sosial politik, bermukim di Vila Bumi Panyawangan, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
